BAB II
Wawasan Nusantara dan Geopolitik
2.1 Pengertian Wawasan Nasional
Wawasan nusantara adalah
cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Dalam pelaksanannya,
wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai
tujuan nasional.Wawasan nasional merupakan cara pandang suatu bangsa tentang
diri dan lingkungannya dalam eksistensinya berhadapan dengan lingkungan
nasional, regional, serta global. Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan Tap MPR Tahun 1993 dan
1998,Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila
dan berdasarkan UUD 1945 yaitu : cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah dalam meyelenggarakan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
2.2 Teori-teori Paham Kekuasaan
·
Machiavelli
Kekuasaan suatu Negara
dapat saja dicapai apabila dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk
merebutnya. Cara utama yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan politik
devide et impera (pecah belah). Kemudian yang kuat tentulah akan tetap dapat
bertahan.
·
Napoleon Bonaparte
Kekuasaan suatu negara
dapat dicapai apabila didukung oleh militer yang kuat, logistic, dan ekonomi
yang kuat serta didukung pula dengan penguasaan dibidang ilmu pengetahuan dan
teknologi.
·
Clausewitz
Satu-satunya cara untuk
memperoleh ataupun memperluas kekuasaan yakni dengan melakukan peperangan.
·
Feurbach dan Hegel
Kekuasaan suatu negara
dapat direbut kalau didukung oleh surplus ekonomi negara tersebut.
2.3 Teori-teori Geopolitik
A. Teori-teori Negara Organisme
1. Teori
geopolitik Frederich Ratzel
Frederich
Ratzel(1844-1904) berpendapat bahwa negara itu seperti organism yang hidup.
Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa).
Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organism yang memerlukan ruang
hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Makin luas ruang hidup maka
negara akan semakin bertahan kuat dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin
tetap hidup dan berkembang butuh ekspansi (perluasan wilayah sebagai ruang
hidup). Teori ini dikenal sebagai teori organism atau teori biologis
2. Teori
Geopolitik Rudolf Kjellen
Rudof
Kjellen (1864-1922) melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organism maka dia
menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organsime bukan hanya mirip.
3. Teori
Geopolitik Karl Haushofer
Karl
Haushofer (1896-1946) melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen terutama
pandangan tentang lebensraum ( ruang
hidup ) dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah suatu
negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka
negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi
warga negara. Untuk mencapai maksud tersebut negara harus mengusahakan :
a. Autarki
yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tergantung kepada negara
lain
b. Wilayah-wilayah
yang dikuasai (pan-regional)
B.
Teori
Geostrategik Global
1. Teori
Geopolitik Halford Mackinder
Halford
Mackinder (1861-1947) mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategic yaitu
dengan penguasaan daerah-daerah ‘jantung’ dunia sehingga pendapatnya dikenal
dengan Teori Daerah Jantung. Barang siapa yang menguasai daerah jantung (Eropa
Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, dan Afrika)
yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Untuk menguasai dunia dengan menguasai
daerah jantung dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai prasyaratnya.
Berdasarkan ini konsep Wawasan Benua atau konsep kekuatan di darat.
2. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
Alfred
Thayer Mahan (1840-1914) mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik yaitu
selain kekuatan darat diperlukan kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut
muncul konsep wawasan bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa
menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia.
3. Teori
Geopolitik Gulio Douhet, WIliam Mitchel
Keduanya
memiliki pendapat lain yaitu kekuatan dirgantara lebih berperan dalam
memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa
membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan karena memungkinkan
beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Di samping itu angkatan
udara dapat menghancurkan musuh di kandangnya musuh itu sendiri atau di garis
belakang medan peperangan. Berdasarkan hal ini maka muncullah konsepsi wawasan
dirgantara atau konsep kekuatan di udara.
4. Teori
Geopolitik Nicolas J. Spijkman
Nicolas
J. Spijkman(1879-1936) terkenal dengan teori Daerah Batas. Dalam teorinya, ia
membagi dunia dalam 4 wilayah / area :
·
Pivote
area,
mencakup wilayah daerah jantung
·
Offshore
continent land, mencakup wilayah pantai benua
Eropa-Asia
·
Ocenian
Belt,
mencakup wilayah pulau di luar Eropa-Asia, Afrika Selatan.
·
New
World, mencakup wilayah Amerika.
2.4 Konsep-konsep Geopolitik yang
Berkembang
1. Menurut
Preston E. James
Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu “geo” dan
“politik”. Maka, Membicarakan pengertian geopolitik, tidak terlepas dari
pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. “Geo” artinya Bumi/Planet
bumi. Geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu
ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian geografi bersangkut-paut dengan
interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan
politik, selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan.
2. Menurut
Rudolf Kjellén, seorang ilmuwan politik Swedia, pada awal abad ke-20
Geopolitik
adalah seni dan praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah
tertentu. Secara tradisional, istilah ini diterapkan terutama terhadap dampak
geografi pada politik, tetapi penggunaannya telah berkembang selama abad ke
abad yang mencakup konotasi yang lebih luas.
Dimana
dikalangan akademisi, studi tentang Geopolitik melibatkan analisis geografi,
sejarah dan ilmu sosial dengan mengacu pada tata ruang politik dan pola pada
berbagai skala mulai dari tingkat negara sampai tingkat internasional.
3. Menurut
Hafeznia, MR 2006.Prinsip-prinsip dan Konsep Geopolitics.
Popoli
Publikasi: Iran, hal 37-39.
Geopolitik
sebagai cabang dari geografi politik adalah studi tentang hubungan timbal balik
antara geografi, politik dan kekuasaan dan juga interaksi yang timbul dari
kombinasi dari mereka dengan satu sama lain. Diamana Menurut definisi ini,
geopolitik merupakan suatu disiplin ilmu dan memiliki ilmu dasar alam.
2.5 Latar Belakang Pemikiran Wawasan Nasional
Indonesia
a.
Falsafah
Pancasila
Nilai-nilai
pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah:
1. Penerapan Hak Asasi
Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankanibadah sesuai
dengan agama masing-
masing.
2. Mengutamakan kepentingan masyarakat
daripada individu dan golongan.
3. Pengambilan keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
b. Aspek Kewilayahan Nusantara
Pengaruh geografi merupakan
suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan
aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.
c. Aspek Sosial Budaya
Indonesia
terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing - masing memiliki adat istiadat,bahasa, agama,
dan kepercayaan yang
berbeda - beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan
interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar.
d. Aspek Kesejarahan
Negara
Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai
oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan
dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang
telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan
kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini
harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan
Indonesia.
2.6 Konsepsi dan kedudukan wawasan
nusantara
Kedudukan
wawasan nusantara
a. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
b. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut:
1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.
2. Undang0undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3. Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.
4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional .
a. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
b. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut:
1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.
2. Undang0undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3. Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.
4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional .
2.7 Arah Pandang dan Fungsi Wawasan
Nusantara
Arah pandang wawasan
nusantara
Dengan
latar belakang budaya, sejarah serta kondisi dan konstelasi
geografi serta memperhatikan perkembangan
lingkungan strategis, maka arah pandang
wawasan nusantara meliputi :
1. Ke dalam
Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah danmengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Tujuannya adalah menjamin terwujudnya persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun aspek sosial.
1. Ke dalam
Bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah danmengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Tujuannya adalah menjamin terwujudnya persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun aspek sosial.
2. Keluar
Bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam.
Fungsi wawasan
nusantara:
Sebagai wawasan
nasional maka secara ideal wawasan nusantara harus berfungsi dan mampu
memberikan pedoman, arah dan tuntunan bagi perjuangan untuk mencapai tujuan
nasional. Prafat merumuskan bahwa wawasan nusantara merupakanpetunjuk operasional
umum tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan kehidupan
berbangsa sekaligus merupakan factor integrasi dalam penyelenggaraan politik,
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga daya dan dana di
keempat bidang fungsi itu dapat dipacu
secara serentak adan didayagunakan secara terpadu agar hasil maksimal.
2.8 Implementasi Wawasan Nusantara
dalam Kerangka Konsep Geopolitik
a.
Kehidupan
politik
Ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:
- Pelaksanaan
kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik,
UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden.
Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan
persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden,
anggota DPR,
dan kepala daerah harus menjalankan
prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan
dan kesatuan bangsa.
- Pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga
hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang
sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat
banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dankabupaten dalam
bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku
secara nasional.
- Mengembagkan
sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk
mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga
menumbuhkan sikap toleransi.
- Memperkuat
komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga
pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan
kesatuan.
- Meningkatkan
peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai
upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.
- Kehidupan ekonomi
- Wilayah
nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa,
wilayah laut yang luas, hutan
tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar,
serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu,
implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor
pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
- Pembangunan
ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah. Oleh
sebab itu, dengan adanya otonomi
daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
- Pembangunan
ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan
fasilitas kredit mikro
dalam pengembangan usaha kecil.
- Kehidupan sosial
Tari
pendet dari Bali merupakan
budaya Indonesia yang harus dilestarikan sebagai implementasi dalam kehidupan
sosial.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial,
yaitu :
- Mengembangkan
kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari
segi budaya, status
sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan
di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah
tertinggal.
- Pengembangan
budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat
dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan
sumber pendapatan nasional maupun
daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum,
dan cagar budaya.
- Kehidupan pertahanan dan
keamanan
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan
pertahanan dan keamanan, yaitu :
- Kegiatan
pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada
setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut
merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan
tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang
mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.
- Membangun
rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi
ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan
membangun solidaritas dan hubungan erat antara
warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
- Membangun TNI yang
profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi
kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar
Indonesia.
2.9 Tantangan
dalam Mengimplementasikan Wawasan Nusantara
Dewasa ini
kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor
utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan
baru yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Apabila
kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan dalam
kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah.
Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.
Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.
Beberapa
tantangan Implementasi Wawasan Nusantara
:
1. Pemberdayaan Masyarakat
John Naisbit dalam bukunya GLOBAL PARADOX menyatakan : negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan Buttom Up Planning, sedang untuk negara berkembang dengan Top Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN.
Kondisi nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal.
1. Pemberdayaan Masyarakat
John Naisbit dalam bukunya GLOBAL PARADOX menyatakan : negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan Buttom Up Planning, sedang untuk negara berkembang dengan Top Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN.
Kondisi nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal.
2.
Dunia Tanpa Batas
- Perkembangan IPTEK
- Mempengaruhi pola fikir , pola sikap dan pola tindak
masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas sumber daya Manusia merupakan
tantangan serius dalam menghadapi tantangan global.
Kenichi
Omahe dalam bukunya “Borderless Word” dan “The End of Nation State” menyatakan
: dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti
geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara
tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi,
industri dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan
global suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih
memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Perkembangan Iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan Wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tsb akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Perkembangan Iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan Wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tsb akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3.
Era Baru Kapitalism
- Sloan dan zureker
Dalam bukunya “Dictionary of Economics” menyatakan Kapitalisme adalah suatu sistim ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri.
Di era baru kapitalisme,sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan.
b.
Lester Thurow
Dalam
bukunya “The Future of Capitalism” menyatakan : untuk dapat bertahan dalam era
baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance)
antara paham individu dan paham sosialis.
Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya dibidang ekonomi menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Lingkungan hidup.
Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya dibidang ekonomi menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Lingkungan hidup.
4. Kesadaran Warga Negara
a.
Pandangan Indonesia tentang Hak dan Kewajiban
Manusia
Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban
dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.
b.
Kesadaran bela negara
Dalam
mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk
memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN,
menguasai Iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan dan memelihara
persatuan.
Dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik.
Dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik.
BAB III
PENUTUP
B.
SARAN
Dalam kehidupan
bermasyarakat terkadang hak asasi
manusia tidak diperdulikan padahal sesungguhnya dalam kehidupannya, manusia itu
memerlukan haknya. Apalagi mereka yang telah memenuhi kewajibannya sebagaimana
diketahui bahwa hak akan didapat jika kewajiban telah terpenuhi. Jika hak dan
kewajiban tidak berjalan ddengan seimbang maka akan terjadi kesenjangan sosial.
Jika hal itu terjadi maka kerusuhan dimana-mana akan terjadi maka dari itu
antarakewajiban dan hak harus berjalan dengan seimbang agar terjadi keselarasan
dan keserasian hidup manusia.
BAB III
DAFTAR PUSTAKA
Alfandi,
Widoyo. (2002). Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut
Pandang Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta:Gadjah Mada University. ISBN 979-420-516-8, 9789794205167.
F.M.
Prafat.1991.Implementasi Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional. Jakarta: DEPHANKAM. Hlm 10
Hidayat,I.Mardiyono,
Hidayat I.(1983). Geopolitik,TeoridanStrategi Politik
dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya:Usaha Nasional.Hal 85-86.
Sumarsono,
S, et.al. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 12-17.
Sumarsono,dkk.2005.Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta:Gramedia
Pustaka Utama.Hal 60
Sunardi,
R.M. (2004). Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka
Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Jakarta:Kuaternita Adidarma. Hal 179-180
Suradinata,Ermaya.
(2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi
dalam Kerangka Keutuhan NKRI..
Jakarta: Suara Bebas. Hal 12-14.
0 Response to "MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “HAK ASASI MANUSIA”"
Post a Comment